VIVAnews - Diperkirakan pada tahun 2009 masih ada sekitar 10 ribu orang pegawai tidak tetap (PTT) yang belum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Mereka tidak masuk ke dalam data base pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal tersebut dikatakan Wahid Supandi, aAnggota Komisi A DPRD DKI saat rapat kerja daerah dalam penetapan APBD tahun 2009 di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 18 November 2008.
Selain tenaga PTT, masih ada sekitar 710 orang tenaga pengamanan dalam (Pamdal) di lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu yang sudah mengabdi selama 10 tahun, pada tahun 2009 terancam tidak menerima gaji. Mereka bahkan terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Masih banyak juga tenaga honorer lepas (THL) yang ada di berbagai unit kerja belum terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selain itu mereka juga tidak menerima honor.
Dalam APBD 2009 untuk urusan kepegawaian mendapat anggaran sebesar Rp 707 miliar lebih. Meskipun anggaran dalam dekade setiap tahun terus meningkat, namun permasalahnnya juga semakin banyak. Seperti persoalan guru bantu yang belum selesai.
Oleh karena itu Komisi A meminta Badan Kepegawai Daerah (BKD) supaya mendata ulang tenaga honorer yang ada untuk tahun kerja 2009. Selain itu, Komisi A juga mendesak BKD untuk memberikan honor kepada perangkat daerah karena keberadaannya sangat diperlukan.
Untuk tenaga pengamanan, Komisi A mendesak untuk segera diangkat menjadi pegawai tidak tetap dan pegawai negeri sipil. Pemerintah DKI juga membayar honornya pada tahun 2009 mendatang.
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
