VIVAnews - Kehadirannya busway tak selamanya berdampak positif. Kerugian yang timbul akibat adanya moda transportasi massal ini ternyata sangat besar.
Dalam acara penyelenggaraan evaluasi busway di Eksekutive Club Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 20 November 2008. sejumlah pihak angkat bicara.
Menurut Andrinov A Chaniago, analis politik dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia, jika dievaluasi secara objektif dan jujur prinsip ada kebijakan publik yang telah dilanggar. Sebab keberadaan bus transjakarta tidak meningkatkan kesejahteraan bersama.
Busway belum memenuhi kelayakan kebijakan yang dapat memuaskan publik. Ada fakta yang harus dilihat. Fakta itu antara lain, bertambah macetnya jalan dua jam lebih lama.
Kemacetan akibat banyaknya jalan busway yang dibuat di jalan yang tidak semestinya, sehingga menyebabkan kemacetan.
Kerugian ekonomi akibat kemacetan itu yang disebabkan oleh busway mencapai Rp 8 triliun sampai Rp 42 triliun. Belum lagi stres yang dialami pemakai jalan dan pemborosan bahan bakar.
Padahal pengguna kendaraan pribadi menyumbang sekitar Rp 4 triliun per tahun, dari total Rp 5,05 triliun dari pajak kendaraan bermotor. Sementara dari pajak bahan bakar (BBM) besarnya mencapai 10 persen dari nilai jual bahan bakar.
Azas Tigor Naengolan dari Forum Warga Jakarta (FAKTA) mengatakan, kebijakan pembangunan busway juga harus dikritisi. Banyak proses yang harusnya dilalui oleh pemerintah sebelum mengoperasikan busway.
Di Bogota, Kolombia, tempat asal busway diadopsi, punya persiapan sepuluh tahun sebelum mengoperasikan busway. Tapi di Indonesia persiapan busway hanya satu tahun.
"Itu belum cukup matang, sehingga kehadiran busway terkesan dipaksakan," kata Tigor.
Kritikan juga dilontarkan Koordinator Advokasi dan Transportasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Kata dia, setelah melihat pelaksaan busway, harusnya ada kebijakan pendamping yang bisa menekan kendaraan pribadi di jalan umum.
Arti dan Peran Amicus Curiae yang Diajukan Megawati dan Habib Rizieq ke MK
Pengajuan amicus curiae yang dilakukan sejumlah tokoh ini heboh mencuat terkait dengan persidangan dalam pekara sengketa hasil Pilpres 2024.
