VIVAnews – Sejak berdiri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berhasil menyelesaikan sebagian kecil beberapa kasus dari setidaknya terdapat 16.200 kasus korupsi. Jumlah tersebut belum mencapai target yang diharapkan.
"Jumlah kasus yang banyak masuk ke kita (KPK) dari seluruh Indonesia mencapai 27 ribu, tapi yang terindikasi korupsi hanya 60 persennya saja atau sekitar 16.200 kasus," kata Anggota KPK bidang pendidikan masyarakat, Budiono Prakoso saat sosialisasi memorandum of understanding (MoU) antara KPK dengan Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar, Selasa, 2 Desember 2008.
Tahun 2007, KPK hanya mampu menyelesaikan 19 kasus, sementara prediksi tahun ini hanya 14 kasus atau turun lima kasus dari tahun lalu. Bahkan, kasus yang dilaporkan sebagian besar modusnya berkaitan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan.
Diakuinya, banyak kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi ini. "Masalah utama adalah political will baik dari pemerintah pusat maupun daerah masih rendah. Semuanya masih sebatas lip service saja," tegasnya.
Dia juga menyadari kalau KPK memang belum mampu bekerja secara optimal lantaran jumlah SDM yang masih sangat terbatas. Budiono juga berharap agar masyarakat terutama di daerah tidak tertipu adanya KPK gadungan.
Laporan: Wima Saraswati/Bali
Tak Lapor Surya Paloh, Waketum Nasdem Klaim Temui Prabowo Tanpa Wakili Partai
Waketum Nasdem menegaskan tidak ada pembicaraan politik dengan Prabowo.
