'Jangan Sampai Ada Tuduhan TNI Tidak Netral'
VIVAnews - Tentara Nasional Indonesia kembali menegaskan netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2009. Panglima TNI, Djoko Santoso mengatakan pada dasarnya TNI siap membantu pelaksanaan pemilu, namun harus berdasarkan permintaan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum dan disetujui pemerintah daerah setempat.
"Jangan sampai ada implikasi-implikasi, terjadi tuduhan ketidaknetralan TNI," kata Panglima dalam acara jalan santai memperingati Hari Ibu ke-80 di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Minggu 14 Desember 2008.
Kalau memang terjadi situasi darurat, tambah Panglima, baru TNI masuk ke daerah perbatasan, daerah terpencil. "Mungkin sarana dan angkutan KPU tak mampu menjangkau atau terbatas," kata dia.
Pengamanan dalam pemilu 2009 dikoordinasikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam 'Operasi Mantap Brata 2009', polisi menerjunkan 24.260 polisi, dibantu 1.223.272 anggota Perlindungan Masyarakat.
Biaya pelaksanaan pengamanan pemilu dianggarkan Rp 1,8 triliun, pagu definitif, yang diambil dari APBN 2008. Sedangkan untuk pengadaan sarana pengamanan sebesar Rp 185 miliar yang diambil dari APBN-P 2008. Jumlah anggaran tersebut belum termasuk pengamanan pemilu presiden putaran II.
Memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia: Menghargai Kreativitas dan Inovasi
Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia ditetapkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam Twenty-Sixth (12th Extraordinary) Session of the WIPO General
