VIVAnews - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap agar harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat dipasarkan sesuai harga keekonomian. Pemberian subsidi sebaiknya dialihkan kepada sektor yang membutuhkan seperti pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan industri padat karya.
Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa mengatakan, pemberian subsidi sudah tidak relevan lagi. Jika memang masyarakat bisa menerima, harus ada transparansi kelebihan subsidi yang tidak terpakai, seperti untuk percepatan infrastruktur. "Tapi daya beli harus dijaga, pemberian bantuan tunai, program-program lain," kata dia di Jakarta, Rabu 24 Desember 2008.
Dia mengatakan infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara tetangga. Bahkan Indonesia merupakan negara yang paling lambat pulih dari krisis dibanding Malaysia, Thailand. "Infrastruktur masih ketinggalan, masih sering terjadi pemadaman listrik. Recovery ekonomi kita paling lambat, baru bagus setelah tujuh tahun kemudian," katanya.
Hingga Oktober, pemerintah telah mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp 127,7 triliun. Angka ini, Rp 10,6 triliun lebih tinggi dari APBN-P 2008 yang hanya Rp 117,1 triliun. Pembengkakan subsidi terjadi pada minyak solar dan minyak tanah. Realisasi subsidi hingga Oktober, premium Rp 42,0 triliun (dalam APBN-P Rp 44,7 triliun), solar Rp 41,8 triliun (anggaran Rp33,67 triliun), dan minyak tanah Rp 43,9 triliun (dalam APBN-P Rp38,7 triliun).
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
