VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan langsung Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2009 (DIPA TA 2009) kepada para Pimpinan Lembaga, Menteri dan Gubernur se-Indonesia.
Penyerahan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakara, Senin 5 Januari 2009. Penyerahan DIPA secara langsung ini sudah dilakukan untuk kedua kalinya seperti tahun 2008.
DIPA yang diserahkan Presiden meliputi DIPA sektoral sebanyak 5.948 dengan nilai Rp 273,4 triliun, DIPA tugas pembantuan sebanyak 4.425 dengan nilai Rp 13,1 triliun dan DIPA Dekonsentrasi sejumlah 1.835 dengan nilai Rp 35,9 triliun.
"Agar APBN dapat dimulai sejak awal tahun. Agar taget pembangunan dapat tercapai," kata Menteri keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya.
Penerima DIPA d iantaranya, Departemen Pendidikan sebesar Rp 62,1 triliun, Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 35 triliun, Departemen Pertahanan sebesar Rp 33,7 triliun, dan Departemen Kesehatan sebesar Rp 20,3 triliun.
Seperti diketahui, APBN pada tahun 2009 melampui Rp 1.000 triliun. Angka itu terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 716,4 triliun dan anggaran transfer untuk daerah berjumlah Rp 320,7 triliun.
Anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 143 triliun, belanja barang sebesar Rp 77,7 triliun, belanja modal sebesar Rp 93,8 triliun, bantuan sosial sebesar Rp 67,8 triliun, dan pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja lain-lain sebesar Rp 333,5 triliun.
Dalam kesempatan tersebut Presiden meminta kepada seluruh jajaran pemerintah agar bekerja dengan jujur, penuh dedikasi dan jauh dari segala kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Berkaitan dengan Pemilu di tahun 2009, Presiden juga mengingatkan para Gubernur agar melakukan upaya penyebarluasan informasi dan mendorong
rakyat agar mempergunakan hak pilihnya dengan baik. Diharapkan kepada
semua pihak yang terlibat proses pemilu agar bekerja dengan baik sehingga pemilu dapat berjalan dengan aman, lancar dan bersih.
Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.
