VIVAnews - Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, didemo sekelompok orang karena dugaan nepotisme dalam pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan kota Depok. Pengangkatan pejabat-pejabat baru itu diduga untuk kepentingan pemenangan Pemilu partai pendukung Nur Mahmudi, Partai Keadilan Sejahtera.
PKS membantah keras tudingan tersebut. Ketua Dewan PKS Wilayah Dakwah Jawa Barat, Banten dan Jakarta, Ma'mur Hasanudin, menyatakan PKS tak pernah mengintervensi kebijakan Nur Mahmudi selaku Walikota.
"Masalah eksekutif itu wewenang pejabat yang berada di sana," kata Ma'mur kepada VIVAnews, Rabu, 7 Januari 2009.
Apalagi, lanjut Ma'mur, pengangkatan pejabat di lingkungan Depok merupakan hak prerogatif Nur Mahmudi. "Itu sudah menjadi hak beliau, asal sudah sesuai aturan dan wewenang beliau," kata Ma'mur.
Sementara partai, kata Ma'mur, hanya memberi arahan umum kepada Nur Mahmudi untuk bekerja sesuai amanah, tidak melakukan korupsi dan demi kepentingan umum. "Itu sudah aturan mainnya begitu."
Selaku koordinator wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, Ma'mur menilai kepemimpinan Nur Mahmudi terhitung sukses. "Melihat rekam jejak yang ada, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat, ada sekian poin keberhasilan Depok. Salah satu yang saya ingat adalah di bidang pendidikan," kata Ma'mur.
Presiden Direktur P&G Indonesia Sebut Prospek Masa Depan Indonesia Cerah
Presiden Direktur Procter and Gamble (P&G) Indonesia, Saranathan Ramaswamy menilai, Indonesia memiliki prospek bisnis yang cerah di masa depan.
