Zimbabwe

Media Asing Harus Bayar Untuk Liputan

VIVAnews - Pemerintah Zimbabwe makin alergi pada wartawan, terutama yang bekerja untuk media asing. Untuk semakin membatasi ruang gerak dan mempersulit media asing, pemerintah Zimbabwe telah mengumumkan tindakan pembatasan bagi wartawan asing yang bekerja di negara itu. Setiap wartawan asing yang melakukan aktivitas jurnalistik di Zimbabwe harus membayar US$4000 atau sekitar Rp. 44 juta per tahun.

Jokowi Imbau Warga Mudik Lebih Awal, Jumlahnya Naik 56 Persen

Sebagai tambahan kelompok media asing harus membayar US$10 ribu atau sekitar RP.110 juta untuk aplikasi dan US$20 ribu atau sekitar Rp.220 juta untuk akreditasi, dan dibayar dengan mata uang asing, kata komisi pemerintah pengontrol Media dan Informasi (MIC), Rabu 7 Januari 2008. Selain itu masih ada biaya administrasi US$2000 atau sekitar Rp.22 juta untuk ijin.

Zimbabwe adalah negara yang memperlakukan wartawan paling kasar di dunia. Beberapa wartawan asing dan lokal telah ditangkap di Zimbabwe karena tak memiliki akreditasi sejak hukum media diloloskan 2002.

Momen Ketua MK Semprot Kuasa Hukum KPU yang Puji-puji Hasyim Asy'ari

Bulan lalu, juru bicara Presiden Robert Mugabe mengancam melarang kantor biro asing di Zimbabwe, menilai pemberitaan soal kolera di negara itu telah diluar konteks.

Sebagian besar media barat telah dilarang di Zimbabwe, termasuk CNN. Media yang masih beroperasi, Reuters, The Associated Press, Agence France-Presse(AFP) dan Al Jazeera, yang harus membayar biaya ijin liputan bila masih ingin melaporkan dari Zimbabwe.

Kubu Ganjar-Mahfud Tidak Terima Gugatannya ke MK Disebut Salah Sasaran oleh KPU

Juru bicara pemerintah Zimbabwe, George Charamba mengatakan biaya ini dikenakan karena media asing telah membuat wartawan lokal hanya menjadi pesuruh belaka. Biaya-biaya ini tak berlaku bagi wartawan yang bekerja untuk media Zimbabwe.

Wartawan asing yang ingin bekerja sementara di Zimbabwe harus membayar US$500 atau sekitar Rp.5,5 juta dan US$1000 atau sekitar Rp.11 juta untuk pendaftaran dan akreditasi dibawah peraturan baru.

Dzimbabwe Chimbga, pengacara dari Zimbabwe Lawyers for Human Right, mengatakan pada wartawan di Harare, ibukota Zimbabwe, bahwa komisi (MIC) tak memilki dasar hukum untuk membebankan biaya-biaya itu.

“Menurut saya anda para wartawan tak  harus mematuhi peraturan yang bahkan secara hukum tak ada, karena batal. MIC itu tak ada, “ kata Chimbga, yang dikutip CNN Kamis 8 Januari 2009.

Pengacara lain, Selby Hwacha, mengatakan wartawan bisa mencari penugasan yang memungkinkan mereka bekerja di Zimbabwe untuk sementara.

Institut Media Afrika Selatan (MISA) menyerukan parlemen mengkaji ulang situasi ini segera. “MISA mengatakan biaya bagi media asing dan wartawan lokal yang  bekerja untuk  mereka, adalah akal-akalan untuk mengendurkan dan menyulitkan media bekerja di Zimbabwe.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya