VIVAnews - Peraturan presiden soal penunjukan langsung dinilai sejumlah lembaga swadaya masyarakat membuka peluang korupsi. "Kalau Presiden antikorupsi, mestinya menolak Perpres penunjukan langsung," kata Roy Salam, Koordinator Divisi Politik Anggaran Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
Pada Pemilu 2004 dan beberapa pemilihan kepala daerah, Fitra menemukan penunjukan langsung menyemai korupsi. "Banyak mark up dalam pengadaan logistik seperti topi panitia pemilihan dan lain-lain," kata Roy dalam diskusi di Taman Surapati, Menteng, Jakarta, Jumat, 9 Januari 2009.
Pendapat senada diungkapkan Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi. Jojo menyebut Komisi Pemilihan Umum yang sekarang tak belajar dari pendahulunya. "Kalau sekarang darurat yang jadi alasan, lantas apa kemajuan dibanding Komisi yang dulu?" kata Jojo.
Jojo menyarankan KPU, karena draf Perpres sudah diajukan ke presiden, harus ada pengimbangan dengan pengawasan internal yang lebih ketat. Jojo khawatir, KPU periode 2009-2014 ini juga akan berakhir di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat korupsi dalam penunjukan langsung logistik Pemilu.
"Untuk diketahui, kasus paling banyak ditangani KPK itu soal penunjukan langsung," kata Jojo.
Pengamat: Serangan Hasto Terhadap Presiden Jokowi Bisa Merugikan PDIP
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto baru-baru ini melontarkan sindiran mengenai ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam Open House yang diselenggarakan Megawati Soekarnoputri.
