"Itu Populis, Tapi Untungkan Publik"
VIVAnews - Kepala Riset Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa menilai rencana pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali memang akan memicu tudingan sebagai kebijakan populis.
"Tapi, tudingan populis tak apa," ujar Yudhi Sadewa kepada VIVAnews di Jakarta, Senin, 12 Januari 2009. "Namun, penurunan harga itu hasilnya akan lebih baik dan menguntungkan bagi masyarakat."
Yudhi menjelaskan jika pemerintah menurunkan lagi harga premium Rp 500 menjadi Rp 4.500 per pliter, maka harga premium sudah turun sekitar Rp 1.500 sejak awal Desember lalu. "Itu berarti harganya sudah turun 25 persen."
Pemerintah akan mengumumkan penurunan harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, harga daging dan minyak goreng di Jakarta pada Senin sore ini. Hal itu akan disampaikan bersamaan dengan evaluasi ekonomi 2008 dan proyeksi 2009.
Yudhi sesungguhnya tak sepakat dengan penurunan harga BBM. Ia lebih setuju pemerintah menggunakan dana tersebut untuk belanja negara. Namun, karena belanja negara tersendat, maka jalan menyuntikkan dana ke sistem perekonomian dalam bentuk penurunan harga BBM akan lebih terasa imbasnya. "Otomatis daya beli masyarakat akan meningkat."
Dengan penurunan premium sudah 25 persen sejak awal Desember, Yudhi menekankan maka tekanan masyarakat terhadap tarif angkutan akan semakin tinggi. Akibatnya, mau tak mau pengusaha harus menurunkan tarif angkutan. Jika itu yang terjadi, maka efek domino terhadap harga barang-barang pokok lainnya akan terasa imbasnya. "Itu berarti bisa timbul deflasi pada Februari," katanya.
MK Sebut Sidang Sengketa Pileg Dimulai 29 April 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon anggota legislatif atau sengketa Pileg 2024 bakal dimulai 29 April 2024.
