Wawancara Presiden PKS Tifatul Sembiring (II)

"Iklan Partai Lain Gunakan Anak Didiamkan"

VIVAnews - Selain dilaporkan Pengawas Pemilu ke polisi karena dugaan kampanye terbuka di luar jadwal, Partai Keadilan Sejahtera juga dikritik Komisi Nasional Perlindungan Anak telah mengerahkan anak-anak dalam kegiatan politik. Menurut Komisi itu, PKS bisa dikenakan aturan Undang-undang Perlindungan Anak.

Presiden PKS, Tifatul Sembiring, tak menampik ada anak-anak dalam demonstrasi 2 Januari 2009 yang dilaporkan ke polisi itu. Tifatul meluruskan, keberadaan anak-anak itu tidak disengaja. Dan lagipula, katanya, kegiatan PKS pada Jumat 2 Januari itu bukan kampanye.

Berikut wawancara VIVAnews dan harian Republika dengan Tifatul di kantor Dewan Pengurus Pusat PKS, Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2009. Tifatul menemui Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila dan Mohammad Adam dari VIVAnews setelah lima jam diperiksa maraton oleh penyidik polisi.

Komisi Nasional Perlindungan Anak bicara tentang mengerahkan anak-anak?

Iklan kami di Republika, itu tidak ada perkataan agar anak-anak disertakan. Seluruh anak Indonesia diundang, nggak ada. Undangan terhadap umat Islam, kemudian mereka datang membawa anak-anaknya. Karena hari libur, mereka datang bawa anak, siapa yang bisa larang? Komnas Perlindungan Anak katanya demonstrasi ini mengajarkan kekerasan, lha tiap hari anak-anak kita itu nonton kok di televisi bagaimana anak-anak Palestina dibom. Itu bukan pelajaran kekerasan lagi? Itu bukti, fakta kekerasan! Kok orang nginjak-nginjak bendera Israel, mengajarkan kekerasan pada anak-anak.

Tapi diralat sama Bawaslu, (Tifatul lalu menirukan kata anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo) kan menurut Undang-undang tidak boleh melibatkan anak-anak... ‘Dalam kampanye kan’ kata saya.

Kemudian, mari kita lihat. (Tifatul berpesan off the record nama partainya). Iklan partai lain itu kan menggunakan anak-anak. Berseragam sekolah. Pada menonton anak-anak sekolah, berpakaian putih merah. Itukan kampanye! Itu kan melanggar undang-undang! Makanya saya bilang, partai itu juga mengajarkan anak-anak begini. Ini kan eksploitasi. Padahal tidak boleh.

Kami ini orang yang kami undang, lalu ada yang bawa anak-anak, tapi bukan maksudnya begitu (kampanye--red).

Berarti ini bahaya bagi partai? Misalnya ini banjir, partai-partai mendirikan posko, bisa dituduh kampanye?

Nggak usah jauh-jauh. (Tifatul meminta nama tokohnya tak disebut). Calon presiden X keliling kampanye, ada yang menegur nggak? Ke Jawa Tengah, kumpulkan massa, berpidato. Ada yang berani menegur nggak? Apakah itu bukan kampanye terbuka? Ada simbol partai. Ada nomor partai. Bagi sembako.

(Tifatul lalu membuka salinan Undang-undang Pemilu, pasal 87. Pasal ini menjelaskan tentang money politics) Maksud saya, pembagian sembako, itu money politics. Itu mempengaruhi pemilih. Kalau (aksi 2 Januari) ini kan spontan. Mereka kami undang, datang.

Rusia Sebut AS Buru-buru Tuduh ISIS Atas Serangan Gedung Konser di Moskow

Bersambung ...

Sandra Dewi dan Suaminya, Harvey Moeis

Wawancara Lawasnya Jadi Sorotan, Sandra Dewi Ogah Disebut Hidup Bak di Negeri Dongeng

Kehidupan pribadi Sandra Dewi mendadak jadi sorotan pasca penetapan status tersangka suaminya, Harvey Moeis oleh Kejaksaan Agung.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024