"Yudhoyono Tinggal Panggil Panglima, Selesai"
VIVAnews - Presiden Yudhoyono melansir kabar tak sedap bahwa ada sejumlah petinggi aktif di TNI dan Polri tak netral. Ketua Purnawiraan Angkatan Darat, Letnan Jenderal Purnawirawan Soerjadi mempertanyakan maksud Yudhoyono menyebarluaskan informasi tersebut.
"Dia kan juga calon presiden dalam Pemilu 2009," kata kata Soerjadi, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 29 Januari 2009. Menurut Soerjadi, bisa jadi apa yang diungkapkan Yudhoyono merupakan kampanye terselubung.
"Sebagai presiden, Yudhoyono tinggal memanggil Panglima, tunjukan si A tak netral, selesai," tambah dia. Kabar yang disampaikan Yudhoyono pada publik justru akan menimbulkan polemik.
Menurut Soerjadi, netralitas TNI dalam politik sudah harga mati. Mestinya TNI sudah mengantisipasi. Bagi dia, tak aneh jika politisi bergentayangan di daerah netralitas TNI, di kodam-kodam. "Kuncinya bagaimana TNI menjaga netralitasnya, dibentengi dengan benar nggak?," tambah dia.
Kalau memang benar ada petinggi TNI aktif yang tak netral, mestinya sudah ada tindakan. Sebab, TNI memiliki aturan soal itu.
Isu ada oknum TNI tak netral bukan barang baru. Dalam Pemilu 2004, yang mengantar Yudhoyono ke kursi presiden, isu serupa berhembus kuat. "Saya pikir, beliau-beliau harus jujur, harus mengaca diri. Bahwa 2004 terembus bau begitu juga," kata Soerjadi.
Diceritakan Soerjadi, saat itu bukan oknum TNI aktif yang kelihatan 'beroperasi'. Melainkan, para purnawirawan yang menjarah daerah-daerah netral, bergentayangan di daerah netral milik TNI.
Kabar bahwa ada petinggi di lingkungan Angkatan Darat dan Polri yang memobilisasi membentuk tim sukses disampaikan Yudhoyono dalam pidato dalam rapat evaluasi Rapat Pimpinan TNI dan Rapat Koordinator Polri, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Januari 2009.
Rapat evaluasi ini dihadiri Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Hadir pula sejumlah petinggi di jajaran TNI dan Polri.
Barikade 98 Ajukan Amicus Curiae, Minta Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres Secara Adil
Para aktivis 98 mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
