VIVAnews - Sebanyak 14 perwakilan masyarakat Pulau Galang, Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Persatuan Bangsa Bangsa di Jakarta, Selasa 3 Februari 2009. Massa yang mengatasnamakan diri Himpunan Masyarakat Adat Rempang, Galang membawa topeng monyet.
Menurut pendiri himpunan, Iskandar Sitorus, aksi dilakukan menuntut kompensasi Perserikatan Bangsa Bangsa terkait berdirinya kamp pengungsi Vietnam di Pulau Galang tahun 1979 sampai 1996. "Rakyat dilibatkan dalam pengungsian," kata dia kepada VIVAnews, Selasa 3 Februari 2009.
Masyarakat galang, tambah dia, ikut membantu saat pulau tempat mengungsi manusia perahu Vietnam. Air bersih, gas, dan keamanan untuk pengungsi disediakan masyarakat. Namun, kata dia, setelah pengungsi meninggalkan Vietnam, masyarakat tidak mendapat apapun, seperti yang mereka terima saat masih ada pengungsi.
"Semua bekas-bekas yang ditinggalkan dalam kamp tidak bisa lagi dipakai," kata Iskandar. Masyarakat Galang, kata dia, meminta PBB menjawab dan menelusuri ketepatan pemberian kompensasi bagi masyarakat Galang.
Kenapa massa membawa topeng monyet? " Monyet aja tahu," tukas dia.
Tuntutan warga Pulau Galang, Kepulauan Riau juga pernah disampaikan terkait kejelasan hak tinggal mereka di Pulau Galang.
Meski sampai tahun 1996 mereka membaur dan membantu para pengungsi Vietnam, tiba-tiba pada tahun 2007 warga Pulau Galang diusir oleh Pemerintah Kota Batam tanpa konpensasi apapun. Padahal juga melalui merekalah, PBB memberikan penghargaan kepada Indonesia atas keberhasilannya menjaga pengungsi Vietnam hingga kembali ke negaranya.
Pulau Galang adalah penampungan sementara para manusia perahu pengungsi Vietnam pada tahun 1980-an lalu, sebelum mendapat suaka di negara ketiga. Pulau Galang dapat dicapai melalui Pulau Batam melalui Jembatan Batam, Rempang dan Galang, atau Jembatan Barelang.
Kamp pengungsian terletak di Desa Sijantung, terletak diatas bukit seluas hampir sekitar 80 hektar. Tempat ini kini menjadi obyek wisata, khususnya bagi eks pengungsi Vietnam yang telah berhasil di negara mereka yang baru.
Hari Raya Idul Fitri Diharap Jadi Momentum Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2024
Para elite parpol maupun calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2024 diharap bisa melakukan rekonsiliasi nasional dalam momen Idul Fitri 1445 H
