VIVAnews – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materiil Undang-undang Pemilihan Umum yang diajukan delapan pemimpin redaksi media cetak, Kamis 5 Pebruari 2009. Agendanya mendengar keterangan saksi ahli dari pemerintah dan penggugat.
Ahmad Ramli, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang menjadi saksi pemerintah, mengatakan pers tidak perlu takut dengan sanksi bila melanggar aturan itu. “Karena kewenangan pencabutan ijin media sudah tidak ada,” kata Ahmad.
Sejumlah pasal di Undang-undang Pemilu digugat karena dinilai membatasi hak media. Di antaranya pasal yang mengatur sanksi pencabutan izin bagi media cetak dan elektronik yang tidak memberi ruang yang sama bagi iklan kampanye partai.
Pemohon gugatan, di antaranya Pemimpin Redaksi Harian Terbit Tarman Azzam, Pemimpin Redaksi Harian Sinar Harapan Kristanto Hartadi, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Sasongko Tedjo, Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka Ratna Susilo Wati, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta Marthen Selamet Sutanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Kota Dedy Pristiwanto, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek dan Ricek Ilham Bintang.
Ahmad mengatakan penerapan aturan pembatasan penyiaran iklan itu bukan bertujuan membatasi hak media, melainkan sebagai upaya menyeimbangkan persaingan antarpartai di media massa.
“Kami membayangkan kalau prime time itu diblock partai tertentu, maka hanya partai itu yang bisa masuk. Dan yang lain tidak bisa lagi,” kata dia.
Sindir Heru Budi, Ketua DPRD: Siapapun Pj Gubernurnya Kalau Gak Radikal Ya Jakarta Tetap Banjir
Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti persoalan banjir di Jakarta. Padahal, Jakarta punya anggaran untuk mengatasi banjir.
