VIVAnews - Pemerintah diminta memperlakukan PT Pertamina (Persero) sebagai entitas bisnis murni. Selama ini pemerintah hanya
menjadikan perusahaan minyak itu sebagai sapi perah.
"Perlakukanlah prinsip-prinsip manajemen yang sehat kepada Pertamina jika ingin maju," ujar pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi bertajuk Pertamina antara Bisnis dan Politis di Warung Daun Pakubowono, Jakarta, Sabtu 7 Februari 2009.
Jika prinsip manajemen yang sehat tidak diterapkan, jelas dia, maka sampai kapan pun perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut tidak akan pernah bisa lepas dari intervensi politik. Padahal, di negara-negara lain perusahaan Badan Usaha Milik Negara digunakan sebagai kendaraan untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi di Indonesia justru sebaliknya. "Kalau di Indonesia perusahaan BUMN menjadi ajang kepentingan kelompok dan golongan tertentu," kata dia.
Pertamina, imbuh dia, dapat berkembang menjadi perusahaan minyak dan gas kelas dunia jika didukung pemerintah secara profesional. "Potensi bisnis Pertamina luar biasa, kalau didukung oleh pemerintah secara profesional dia akan melewati Petronas," ujar dia.
Namun, kata Noorsy, yang terjadi sekarang ini tidaklah demikian. Perusahaan tersebut dibebankan tugas yang berat dengan aset dan omset yang sangat besar diwajibkan membayar dividen sebesar-besarnya kepada negara, tetapi di sisi lain wajib menjalankan tugas sebagai satu-satunya pendistribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
Disamping itu, jelas dia, masa jabatan direktur utama yang sebentar sepanjang sejarah Pertamina juga merupakan salah satu penghambat perkembangan menuju perusahaan yang bagus dan maju.
Seluruh Personel AD, AL dan AU Dilarang Pakai iPhone, Bolehnya Samsung
Keputusan tersebut diambil menyusul hasil pertemuan gabungan angkatan darat (AD), laut (AL), dan udara (AU). Namun, untuk HP Android, khususnya Samsung, tetap boleh.
