Yudhoyono Minta PLN Bentuk Tim Negosiasi
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Direktur Utama PT PLN Persero Fahmi Mochtar membentuk tim negosiasi agar pendanaan dari Bank Exim Tiongkok untuk crash program PLN berjalan lancar.
"Untuk proyek 10.000 MW, pembiayaan yang diperlukan sangat besar. Dalam praktiknya memang ada yang kurang lancar, dengan Tiongkok, supaya segera duduk bersama dan secara konklusif dicarikan jalan keluar," kata Yudhoyono dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 9 Februari 2009.
Dengan dibentuknya tim, kata Yudhoyono, diharapkan hambatan pembiayaan bisa diatasi. Namun disamping melakukan negosiasi dengan Tiongkok agar pendanaan berjalan lancar, PLN juga diminta melakukan pembicaraan dengan perbankan di dalam negeri. "Kalau bisa diatasi akan lebih bagus lagi. Sebab satu hal, financing dalam proyek ini harus betul-betul bisa dicarikan solusinya," kata Yudhoyono.
Yudhoyono meminta negosiasi dilakukan secara intensif. Jika belum ada jalan keluar maka akan disiapkan dana darurat (kontijensi) dan sumber dana dari dalam negeri. "Kita tidak yakin bisa mendapat pendanaan dari lembaga internasional lain. Makanya saya instruksikan Pak Fahmi agar beliau membentuk tim negosiasi dulu, baru kemudian membentuk kontijensi," katanya.
Penandatangan PLN dengan Bank Exim Tiongkok dilakukan 31 Januari 2008 lalu. Bank Ekspor-Impor Tiongkok akan mengucurkan kredit senilai US$ 615,1 juta (sekitar Rp 5,75 triliun) kepada PLN. Kredit itu untuk mendanai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya dan PLTU Paiton II.
Kedua PLTU berbahan bakar batu bara tersebut termasuk dalam proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW. Tenor pinjaman berjangka 15 tahun dengan bunga patokan London Interbank Offered Rate.
Pinjaman itu mengcover 85 persen dari biaya untuk pembangunan Paiton maupun Suralaya PLTU Suralaya (1x625 MW) mendapat pinjaman US$ 284,288 juta, sedangkan PLTU Paiton II (1 x 660 MW) senilai US$ 330,825 juta. Namun saat ini mengucuran dana pinjaman tersebut tersendat-sendat.
Yudhoyono juga menegaskan, PLN memiliki kewenangan yang luas untuk mengembangkan listrik nasional. Tetapi PLN memiliki batas kemampuan padahal kebutuhan listrik, sehingga perlu disinkronkan lagi porsi luar negeri dan pembiayaan dalam negeri.
Untuk menjaga lingkungan, imbuh Yudhoyono, dalam proyek listrik 10.000 MW tahap kedua, diputuskan 40 persen bahan bakar akan menggunakan batubara, dan sisanya tenaga hidro dan sebagainya yang ramah lingkungan. "Ke depan kita pastikan sumber energi mix, ekonomi jalan tapi lingkungan tidak merusak," katanya.
Yudhoyono juga meminta PLN menjemput bola atas keluhan sejumlah provinsi soal kekurangan pasokan listik. kalau perlu Dirut PLN Fahmi Mochtar harus mendatangi daerah-daerah tersebut untuk memastikan apakah sudah aman atau belum. Soal biaya, kata Yudhoyono, bisa dibicarakan bersama antara PLN dan daerah.
5 Fakta Menarik Jelang Timnas Indonesia vs Australia di Piala Asia U-23
Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan Piala Asia U-23 Grup A di Stadion Abdullah bin Nasser pada Kamis malam nanti, 18 April 2024.
