VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan lebih dari 50 yayasan yang berada di bawah departemen dan instansi. Namun, hanya 14 yayasan saja yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Yang diidentifikasi KPK sebanyak 50 lebih yayasan, itu pun belum semuanya," kata Wakil Ketua bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Haryono Umar, saat dihubungi di Jakarta, Senin 23 Februari 2009. "Saat ini masih kita telusuri."
Menurut Haryono, komisi mengklasifikasikan tiga karakteristik yayasan. Pertama, yayasan yang sudah bubar atau dilikuidasi. Kedua, yayasan yang sudah lepas tapi masih menggunakan aset departemen asalnya. Ketiga, yayasan yang masih melekat di departemen.
Mengenai yayasan yang sudah lepas dari departemen tapi masih menggunakan aset departemen asalnya, komisi menemukan kasus di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia masih memakai aset seluas dua hektar di Jalan Gatot Subroto. "Seharusnya tidak seperti itu, karena ini bertentangan dengan UU Yayasan," jelasnya.
Selain di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, komisi menemukan 12 yayasan di Departemen Pertanian. Sebanyak enam yayasan sudah bubar dan sisanya menjadi yayasan biasa. "Tapi yayasan ini masih menggunakan fasilitas Departemen Pertanian," ujarnya.
Sedangkan jumlah yayasan di Bank Indonesia yang tercatat hanya Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. "Tapi kita menemukan tiga yayasan, dan akan kita telusuri," ujarnya.
Menurut Haryono, yayasan itu sebenarnya harus terlepas dari instansi dan departemen. Yayasan juga seharusnya tidak lagi menggunakan fasilitas departemen yang membentuknya. "Yayasan itu harusnya lepas dari instansi dan departemen terkait," jelasnya.
Indonesia Bakal Jadi Basis Produksi Mobil Listrik Canggih
Pabrikan otomotif GAC Aion asal China, menandai langkah besar dalam strategi globalisasinya dengan memilih Indonesia sebagai negara kedua untuk perakitan mobil listriknya
