VIVAnews - Sejumlah pertemuan pendahuluan menjelang Konfrensi Tingkat Tinggi para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Summit) ke-14 telah berlangsung di Hua In, Thailand, sejak Kamis 26 Februari 2009.
Para menteri luar negeri dan menteri perdagangan dari sepuluh negara anggota bertemu dan menyelesaikan beberapa dokumen yang akan mereka dan para kepala negara tanda tangani dalam pertemuan tiga hari bertema Piagam ASEAN bagi masyarakat ASEAN ini.
Di antara para menteri ini terdapat menteri luar negeri (menlu) Indonesia Hassan Wirajuda, menlu Singapura George Yeo, dan menlu Thailand Kasit Piromya.
Yeo dan Wirajuda menggunakan kesempatan ini untuk mendiskusikan masalah-masalah kerja sama bilateral antara Singapura dengan Indonesia.
"Mereka sama-sama puas dengan kesepakatan mengenai garis perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura yang akan ditandatangani di Jakarta, 10 Maret mendatang," demikian diberitakan stasiun televisi Channel News Asia.
Sementara itu, Indonesia dan Thailand sepakat bahwa negara-negara ASEAN harus bekerja sama menghadapi tantangan krisis ekonomi global. Dalam pertemuan mereka, Wirajuda dan Kasit setuju untuk memperkuat integrasi ASEAN.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan ASEAN memiliki potensi untuk sukses dalam krisis ekonomi saat ini. Masyarakat ASEAN harus meningkatkan perdagangan antarnegara ASEAN sebanyak 30 sampai 35 persen.
"Dunia usaha ASEAN harus proaktif dan mengembangkan kesempatan dan perdagangan dalam ASEAN sendiri," kata Pitsuwan dalam seminar Bisnis dan Investasi ASEAN di Bangkok, Kamis (26/2).
Pertemuan ASEAN Summit yang akan dilaksanakan mulai Jumat, 27 Februari hingga 1 Maret ini akan membahas penerapan piagam ASEAN, krisis finansial global, ketahanan pangan dan energi, serta penanggulangan bencana.
Menurut Sekretariat ASEAN Summit, Deklarasi Cha-Am Hua Hin Menuju Komunitas ASEAN 2015 menjadi dokumen utama yang akan diteken para pemimpin ASEAN.
Alasan Pemprov DKI Gelontorkan Rp 22,2 M untuk Perbaiki Rumah Dinas Gubernur
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan restorasi atau perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang menggolontorkan anggaran sebesar Rp 22,2 M.
