VIVAnews - Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jumhur Hidayat, menduga telah terjadi penyimpangan dana tenaga kerja sebesar Rp 1,5 triliun.
"Ini karena adanya peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang baru," kata Jumhur di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin 2 Maret 2009. "Bila tidak diperbaiki maka kemungkinan penyimpangan bakal terus terjadi."
Jumhur menjelaskan, kedatangannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk melaporkan perbaikan pelayanan publik di BNP2TKI. "Seperti di bidang kesehatan, sertifikasi pelatihan, penanganan TKI bermasalah, dan indikasi eksploitasi dan hak TKI," ujarnya.
Mengenai penyimpangan itu, lanjut Jumhur, terjadi lantaran terbitnya peraturan menteri. Jika ada TKI yang bermasalah, menurut Jumhur, seharusnya mendapatkan asuransi senilai Rp 5-10 juta. "Tapi itu tidak cair ke TKI tapi diambil perusahaannya, serta da TKI yang tidak dipulangkan ke rumahnya tapi disandera dulu," jelasnya.
Menurut Jumhur, dugaan itu sudah dilaporkan ke KPK sebagai langkah pencegahan. "Agar hal tersebut tidak terjadi lagi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Jumhur, peraturan menteri juga dapat menimbulkan penyelewengan dana pemberangkatan TKI. Para calon tenaga kerja diharuskan membayar dana pemberangkatan. "Padahal dananya ada, tapi membiarkan penyelenggara memungut dari masyarakat," jelasnya.
BNP2TKI berharap komisi dapat memberikan pandangan mengenai peraturan menteri itu. "Menurut kami peraturan itu bertentangan dengan Keppres," jelasnya.
Juru bicara KPK, Johan Budi SP, menambahkan, kedatangan Jumhur adalah untuk memaparkan hasil kerjanya. Jumhur, lanjut Johan, juga menginformasikan adanya peraturan menteri yang mengambil alih fungsi BNP2TKI. "KPK akan memberikan rekomendasi tentang potensi itu," ujarnya.
Terpopuler: Catherine Wilson Malu sampai Atta Halilintar Kirim Doa
Round-up dari kanal Showbiz pada Jumat, 19 April 2024. Salah satunya tentang Catherine Wilson yang merasa malu karena mobil pemberian Idham Masse ditarik leasing.
