VIVAnews - Pengamat Pemilu, Jeirry Sumampow, menilai Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat pelaksanaan Pemilu semakin ruwet dan menjauh dari kepastian hukum. Dewan juga membuat Komisi Pemilihan Umum berada di posisi rawan karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemilu belum direspons segera.
"Sudah pasti KPU akan mengalami kebingungan lagi untuk melangkah karena masih terbuka kemungkinan DPR tidak menyetujui Perpu," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia itu kepada VIVAnews, Rabu 4 Maret 2009.
Menunggu masa sidang berikutnya untuk merespons Perpu membuat kepastian hukum berkurang. Ada kemungkinan DPR tidak menerima Perpu sehingga bisa mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih. "Perpu menjadi sangat mudah untuk dipersoalkan legitimasinya oleh pihak-pihak yang punya kepentingan," kata Jeirry.
Ke depan, Jeirry mengimbau pembuat undang-undang mengadakan regulasi Pemilu yang berkualitas dan bisa bertahan lama. Dengan aturan yang berkualitas, proses dan hasil Pemilu pun bisa berkualitas.
Bobby Nasution akan Jalin Komunikasi dengan NasDem dan PKB untuk Pilgub Sumut
Usai mengantongi surat penugasan dari DPP Partai Golkar, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution akan menjalin komunikasi dengan Partai NasDem da
