VIVAnews – Tim sukses Hasto Kristianto, Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menemukan lima indikasi manipulasi data daftar pemilih tetap. Kasus itu ditemukan di Daerah Pemilihan Jawa Timur.
“Modus penggelembungan ditemukan di Ponorogo dan Pacitan,” kata anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat yang kembali maju menjadi calon legislator itu di gedung Parlemen, Senayan, Kamis 5 Maret 2009.
Indikasi manipulasi data itu diketahui setelah setelah tim sukses Hasto melakukan pencocokan data antara DPT dan data kependudukan yang dimiliki pemilih.
Indikasi pertama adalah nama pemilih sama dengan data yang tercantum dalam DPT. Namun, Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara yang terdata di DPT dan data kependudukan berlainan.
Kedua, nama pemilih tidak cocok dengan data di DPT, padahal NIK yang tercantum di sana sama.
Temuan tim sukses Hasto yang ketiga adalah kombinasi NIK yang seharusnya terdiri angka-angka, namun ternyata dimanipulasi sedemikian rupa dengan memasukan huruf. Hasto mengatakan hal itu sebagai upaya modifikasi kombinasi data.
“Kami juga menemukan model, di mana setiap 300 data, terjadi perubahan NIK dengan huruf,” kata dia.
Keempat, nama pemilih yang terdata sama, begitu juga dengan NIK-nya. Namun, pemilih itu terdaftar di dua Tempat Pemungutan Suara. Hasto mengatakan modus ini sebagai metode duplikasi data.
Temuan indikasi manipulasi lainnya adalah menggunakan modifikasi kombinasi. Artinya, pemilih yang terdata di DPT sebenarnya tidak ada. “Jadi, terdapat nama fiktif yang tidak ada dalam daftar penduduk,” kata dia.
Dia mengatakan praktek itu dilakukan dengan sistematis dan hanya dapat dilakukan orang yang memiliki akses data di Komisi Pemilihan Umum.
Itulah sebabnya, Hasto mengajak semua calon legislator melakukan cross check data untuk meminimalisir kecurangan pemilihan umum.
Dia juga mengajak semua partai peserta pemilihan umum mengambil sampel DPT di tiap TPS.
Praktek itu dinilai Hasto sebagai tindakan kriminal. Dia minta kepolisian menindaklanjutinya. Selain itu polisi juga diharapkan ikut mencegah terjadinya penggelembungan DPT.
