VIVAnews – Pemerintah akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengamankan pasar dalam negeri maupun ekspor. Pokja lintas departemen tersebut untuk mengantisipasi dampak krisis finansial di Amerika Serikat.
“Menteri-menteri sektoral telah menyampaikan sejumlah kebijakan dan merespons kondisi yang terjadi saat ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat koordinasi bidang ekonomi di Jakarta, 20 Oktober 2008 malam.
Selain itu, lanjut dia, departemen terkait akan merespons situasi sektor riil melalui pemberian insentif, subsidi, maupun perubahan aturan. “Kita juga membahas soal tenaga kerja, dalam hal ini terkait SKB (surat keputusan bersama) yang dikoordinasi menaker,” lanjut dia.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang dapat menjaga kepentingan pengusaha maupun pekerja. “Guidance akan kita keluarkan segera. Kalau bisa besok (Selasa, 21 Oktober 2008),” jelas dia.
Sementara itu, terkait penggunaan bahan bakar nabati (BBN) guna menetralisasi turunnya permintaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), secara prinsip dapat disetujui. Namun, persiapan untuk itu masih akan dibahas lebih mendalam. “Kebijakannya akan dirumuskan lebih konkret dengan arah yang tetap fokus untuk penetrasi ekspor,” tegas dia.
Menkeu menjelaskan, pembentukan Pokja akan dilakukan pekan ini. Pokja tersebut sifatnya lebih spesifik, sehingga bila dituangkan dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, Januari sudah bisa berlaku.
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
