VIVAnews - Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) menanggapi dingin undangan Pansus Orang Hilang. Pasalnya, para korban itu menilai risiko politisasi kasus penculikan aktivis pada 1997-1998 lalu itu sangat tinggi. ”Kami tidak mau dijadikan alat,” tegas Ketua IKOHI Mugiyanto kepada vivanews di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2008.
Mugi berharap pansus orang hilang bukan komoditas politik semata. Hal urgen yang harus dilakukan pansus tersebut kebijakan kearah upaya penemuan 13 korban yang hingga kini masih hilang. Ke-13 orang hilang itu di antaranya Widji Tukul, Suyat, Noval Alkatiri, Sonny, Hendra Hambal, Dedi Hamdun, Ismail, Yani Afri, Petrus Bimo Anugerah, dan Herman Hendrawan.
Selain itu, alumni UGM itu meminta keseriusan pansus mengeluarkan putusan politik agar Presiden mengeluarkan Keppres Pengadilan HAM ad hoc. ”DPR tidak perlu menyelidiki lagi,” ujarnya.
Justru, menurut Mugi, DPR perlu memanggil Megawati, Ketua DPP PDIP. Pasalnya, kalau dirunut ke belakang, korban penculikan itu, ada kaitan peristiwa 27 Juli 1996. Yakni peristiwa penyerangan kantor PDI Megawati di Jl Diponegoro Jakarta yang berakibat terjadinya kerusuhan massa, PRD dianggap sebagai biangkerok. PRD dianggap sebagai organisasi komunis yang baru. ”Kami dijerat UU anti subversif,” papar Mugi.
Sebelumnya, Pansus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa tahun 1997-1998 (Pansus Orang Hilang) telah menetapkan jadwal untuk memanggil pihak terkait. Yakni, institusi yang menangani masalah HAM, korban dan keluarganya didampingi lembaga yang menangani orang hilang, pihak yang diduga sebagai pelaku, serta pemerintah.
Korban dan keluarga yang didampingi IKOHI, Kontras, Elsham, PBHI, YLBHI, dan Imparsial, dijadwalkan pada Rabu dan Kamis 22-23 Oktober 2008. Hari ini, para korban selamat, antara lain Mugiyanto, Faisal Riza, Nezar Patria, serta lembaga pendamping membahas respons atas undangan tersebut.
Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat tidak akan menghadiri undangan pansus. ”Kalau pansus serius memecahkan persoalan, kami harap mau bertemu di Kantor Kontras,” ujar Mugi. Salah satu kesepakatan pertemuan itu, mereka mengirimkan surat balasan berisi permintaan agar seluruh anggota pansus bersedia dialog di luar gedung dewan.
Kemenkeu Monitor Dampak Konflik Israel-Iran ke Ekspor RI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah terus memonitor dampak perlambatan ekonomi global terhadap ekspor Indonesia yang dipicu panasnya konflik Iran-Israel
