Menjelang Pemilu 2009, PDIP sebagai satu-satunya partai oposisi rupanya semakin percaya diri dalam melakukan langkah-langkah, manuver, dan tawaran politik. Setelah menjadi partai yang pertama kali mengumumkan calon presidennya – yang relatif mudah ditebak – dan menyatakan akan mengumumkan nama-nama kandidat anggota kabinet versinya sebagai bagian dari kampanye pemenangan presiden tahun depan, kini PDIP juga menawarkan suatu reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi berdasarkan keinginan untuk membentuk pemerintahan yang kokoh dan kompeten, sehingga dapat terwujud suatu sistem pure presidential di Indonesia. Ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam konstitusi bahwa Indonesia sesungguhnya menganut sistem presidensial. “Secara teoritis, sistem presidensial berpusat pada presiden,” terang Sekretaris FPDIP Ganjar Pranowo di Gedung DPR, 21 Oktober 2008. Dengan demikian, kedudukan presiden seharusnya lebih tinggi dari lembaga negara yang lain. “Minimal lebih tinggi setengah tingkatlah, kalau tidak bisa satu tingkat,” kelakar Ganjar.
Namun kenyataannya, saat ini sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia masih belum jelas, entah presidensial setengah parlementer atau parlementer setengah presidensial. “Mengaku presidensial, tapi kekuatan parlemennya luar biasa!” sahut Ganjar. Begitu besarnya pengaruh parlemen, sampai-sampai untuk menentukan pejabat eksekutif pun, fit and proper test-nya dilakukan di legislatif. “Sudah begitu hasilnya tidak semua bagus. Kadang orang yang memiliki kredibilitas tinggi justru tidak lolos. Bagaimana ini?” ujar Ganjar mengkritik.
Dengan demikian, PDIP memandang hal tersebut sebagai persoalan serius. Secara pribadi, Ganjar merasa sistem setengah-setengah macam itu sudah tidak diperlukan lagi. Menurutnya, Indonesia seperti mengalami trauma masa lalu berkepanjangan. Sekadar catatan bila terlupa, pada saat Orde Baru, lembaga eksekutif di bawah presiden seperti superpower body yang tanpa tandingan. Karena itulah di era reformasi ini, lembaga eksekutif dibatasi dan peran legislatif diperkuat.
Konsekuensinya, bukan mustahil kinerja pemerintahan terganggu karena parlemen yang terlalu kuat. Menurut Ganjar, sebaiknya masa transisi di Indonesia segera diakhiri sehingga bisa dibentuk suatu pemerintahan yang kokoh pada pemilu mendatang. “Kalau ingin peran parlemen yang sangat kuat, ya diubah saja jadi sistem parlementer sekalian. Kita tunjuk Perdana Menteri, dan anggota kabinet menjadi bagian dari anggota parlemen. Habis perkara,” tukas Ganjar kembali mengkritik.
Zaken Kabinet
Berdasarkan pertimbangan tersebut, bila memenangi Pemilu 2009, PDIP menawarkan pembentukan zaken kabinet (kabinet ahli berbasis para profesional di bidangnya) untuk memperkokoh sistem presidensial di Indonesia. Lebih lanjut, dalam zaken kabinet ini, PDIP mengusulkan agar political appointee-nya (orang yang ditunjuk secara politis) tidak hanya pada jajaran kementerian, tapi juga pada jajaran eselon satu. “Kalau bicara pembangunan birokrasi, maka political appointee-nya tidak sekadar menteri, namun sampai tingkat eselon satu,” tegas Ganjar.
“Bayangkan seorang menteri yang ditunjuk partai politik, tapi eselon satunya masih birokrat urut kacang. Bisa-bisa menteri tersebut di-grounded (digembosi),” jelas Ganjar. Dengan kata lain, menteri sebagai top leader dalam suatu departemen, posisinya tidak terlindungi dan hal ini akan berdampak buruk pada kinerja departemen terkait. Dengan alasan itulah PDIP ingin agar pejabat eselon satu juga ditunjuk secara politis agar dapat menopang posisi seorang menteri. Namun demikian, bukan berarti para pejabat eselon satu itu tidak diambil dari orang-orang yang ahli di bidangnya.
Ganjar mencontohkan, semisal PDIP menjadi pimpinan pemerintahan koalisi, maka Partai A, B, dan C yang diajak untuk bergabung akan diberi tawaran untuk mengisi beberapa kursi kabinet, dengan kriteria harus berdasarkan profesionalitas. “Misalnya Partai A saya beri hak untuk mengisi 2 kursi kabinet, Partai B mengisi 3 kursi, dan Partai C mengisi 4 kursi,” sahut Ganjar.
Namun, lanjut Ganjar, mereka yang duduk di kursi-kursi kementerian tersebut belum tentu merupakan Ketua Umum dari partai yang bersangkutan. “Silakan Partai A, B, dan C mencari siapapun untuk dijadikan menteri, kader internal partai juga bisa, tidak harus Ketua Umum, asal orang tersebut profesional, karena PDIP akan membentuk zaken kabinet,” terang Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar menerangkan kepada VivaNews, proses yang sama juga akan diterapkan untuk mengisi posisi-posisi di jajaran eselon satu. Dengan demikian, akan terbentuk suatu koalisi yang lebih luas sehingga dukungan terhadap pemerintahan akan kokoh, dan program-program kerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik.
“Inilah sistem yang kami coba tawarkan kepada publik dan rekan-rekan di partai lain,” ujar Ganjar. Dengan demikian, Ganjar berharap agar koalisi tidak disimplifikasi menjadi sekadar bagi-bagi kekuasaan kursi kementerian, karena inti yang sesungguhnya dari koalisi permanen ialah pembangunan birokrasi dalam suatu bangunan demokrasi.
Mobil Listrik Vinfast Pakai Sistem Sewa Baterai, Segini Biayanya
VinFast sebagai perusahaan otomotif asal Vietnam, secara resmi meluncurkan kehadirannya di Indonesia dengan membawa angin segar bagi industri otomotif Tanah Air. Hanya da
