VIVAnews - Perbankan nasional mempertimbangkan untuk lebih banyak memberikan kredit kepada sektor energi, menyusul tingkat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sektor energi rendah.
Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia Wimboh Santoso mengatakan, NPL sektor pertambangan hanya 0,84 persen, dan NPL Listrik, gas, dan air 0,03 persen.
Agar terus meningkatkan pendanaan kepada sektor energi dan sektor strategis lainnya, BI telah mengambil serangkaian langkah yang mencakup pengurangan ketidakseimbangan informasi, peningkatan kualitas manajemen risiko, memperluas cakupan riset, dan melakukan pelonggaran batas maksimum pemberian kredit (BMK) untuk proyek-proyek tertentu.
"Sesuai dengan persuasi BI pemberian kredit diprioritaskan pada usaha-usaha yang produktif," katanya, di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2008.
Wimboh memaparkan, hingga Agustus 2008, kredit pada industri gas meningkat 156,8 persen. "Sedangkan secara year on year meningkat 90,2 persen," ujar dia.
Menurut dia, pertumbuhan pesat ini merupakan indikasi dari prospek sektor energi untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan. "Pendanaan pada sektor energi dapat dikatakan mempunyai risiko rendah, hal ini di tandai oleh NPL yang kecil," kata Wimboh.
Di tempat terpisah, Staf Ahli Menteri Energi Bidang Ekonomi dan Finansial Simon F Sembiring, perbankan selalu memberikan kredit pada usaha yang sudah tahap konstruksi dan produksi, tetapi perbankan tidak mau memberi kredit pada tahap eksplorasi.
"Pada tahap eksplorasi bagi pihak kreditur maupun debitur sangat besar risikonya. Untuk ekplorasi biasanya sumber dana dari pasar modal, karena biaya modalnya murah," jelas Simon, kepada VIVAnews.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Kutuk Serangan Terbaru Israel ke Gaza
Kepala hak asasi manusia PBB pada hari Selasa 24, April 2024 mengecam serangkaian serangan terbaru Israel di Gaza yang menewaskan sebagian besar perempuan dan anak -anak.
