Pemerintah RI Keluarkan 10 Kebijakan Ekonomi
VIVAnews - Pemerintah telah mengeluarkan 10 paket kebijakan untuk meredam dampak krisis keuangan global bagi Indonesia. Ke-10 kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Perekonomian merangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam keterangan pers di kantor Presiden, Jakarta, 28 Oktober 2008 mengatakan, para pelaku ekonomi agar tetap tenang, tidak panik dan bersatu untuk mengatasi masalah bersama-sama.
Ke-10 kebijakan itu adalah, pertama, menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dengan mewajibkan seluruh BUMN menetapkan seluruh hasil valuta asingnya di bank dalam negeri.
Dan, dalam satu kliring house, BUMN diwajibkan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke Kantor Kementerian BUMN dan transaksinya dilaksanakan melalui perbankan (Bank BUMN) secara mingguan dan di-update setiap hari.
Kedua, menjaga kesinambungan neraca pembayaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan baik bilateral maupun multilateral.
Ketiga, menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya perang harga yaitu dengan menginstruksikan BUMN untuk tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank.
Keempat, pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan pembelian SUN di pasar sekunder dan pembelian kembali SUN dilakukan secara bertahap dalam jumlah yang terukur. Tujuaannya untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap SUN dengan melakukan stabilitas pasar SUN.
Kelima, memanfaatkan bilateral swaps arrangement dari Bank of Japan, Bank of Korea, dan Bank of China apabila diperlukan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran.
Keenam, Menyediakan rediskonto wesel ekspor dengan recourse. Tujuannnya untuk menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli (post shipment financing).
Ketujuh, pengurangan pungutan ekspor CPO menjadi 0 persen. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan ekonomi dalam sektor riil.
Kedelapan, Langkah yang akan diambil untuk menjaga kesinambungan APBN 2009 akan diumumkan segera setelah mendapat persetujuan DPR dalam dua hari kedepan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal 2009.
Kesembilan, menerbitkan ketentuan tentang importasi komoditi tertentu seperti garmen,
elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak. Sepatu hanya bisa di impor oleh importir terdaftar dan kewajiban dilakukan verivikasi di pelabuhan muat.
Untuk bongkar barang, hanya ada pelabuhan-pelabuhan tertentu seperti pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan Bandara Soekarno Hatta, Makasar dan Juanda. Dan itu hanya untuk barang-barang seperti garmen, elektronika, makanan dan minuman dan mainan anak-anak, sepatu.
Kesepuluh, pembentukan task force terpadu antar instasi terkait. Tujuannnya untuk meningkatkan pengawasan barang yang beredar.
10 Negara Terluas di Dunia, Indonesia Ada di Urutan Berapa?
Meskipun Indonesia adalah negara yang luas, membentang dari Sabang hingga Merauke, namun kenyataannya, Indonesia tidak masuk 10 negara terluas di dunia.
