VIVAnews - Kurang dari setahun, Komisi Pemilihan Umum telah 3 kali merevisi anggaran Pemilu. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pemilu Bersih dan Berkualitas curiga ada apa-apa.
Usulan anggaran Pemilu pertama kali total sebanyak Rp 14,11 triliun per tanggal 2 November 2007 tapi riil ternyata hanya Rp 13,35 triliun atau terkoreksi sebesar Rp 753,47 miliar. Lalu direvisi pada 8 Juli 2008, dalam rapat dengar pendapat, pagu tetap Rp 14,12 triliun atau naik Rp 10 miliar dari rancangan pertama.
Pada revisi kedua, besar total anggaran tetap, namun terjadi rekomposisi, beberapa item berubah besar anggarannya. Misalnya terjadi perubahan anggaran yang sangat signifikan pada item KPU. Lalu pada revisi keempat, 17 Oktober 2008, muncul anggaran baru untuk item Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri meski besaran total anggaran tetap.
Menurut La Ode Roy Salam, Ketua Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang tergabung dalam koalisi, KPU dari awal melakukan kesalahan perhitungan total usulan anggaran Pemilu. Informasi anggaran Pemilu ternyata tidak sesuai dengan faktanya. "KPU tidak cermat, tidak teliti. Mestinya KPU itu transparan, bahkan sejak perencanaan," kata Roy dalam diskusi di Press Room KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2008.
Dengan seringnya revisi, Koalisi Pemilu khawatir ada duplikasi anggaran atau dua anggaran untuk satu pos yang sama. Roy mencontohkan, anggaran untuk KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk item penyusunan dan pembahasan rapat rencana kerja sebesar Rp 8 miliar. Menurut Roy, kegiatan ini mestinya tidak perlu dianggarkan sebab untuk Rencana Kerja Anggaran untuk 2009 sudah selesai dikerjakan.
BMKG Peringatkan Masyarakat Waspadai Hujan Badai di 27 Provinsi
BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hujan badai atau hujan yang dapat disertai petir atau kilat di sejumlah titik di 27 provinsi di Indonesia pada Kamis.
