VIVAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak keras niat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat merenovasi toilet, keramik dan ruang kerja anggota DPR. Wakil Ketua Fraksi PKS, Fahri Hamzah, menyatakan menolak keras rencana proyek yang menghabiskan uang Rp 33 miliar itu.
"Kita tolak juga," kata Fahri saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 13 November 2008. "Ketua DPR Agung Laksono harus menolaknya itu, jangan sampai menyetujui," lanjut Fahri yang mencalonkan diri lagi dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu.
Fahri menjelaskan, Sekretariat Jenderal telah salah prioritas dalam perbaikan gedung DPR. Seharusnya, kata Fahri, bukan merenovasi toilet atau ruang kerja fraksi, tapi menata ulang ruang rapat pleno. "Bagaimana dia bikin ruang pleno yang segede lapangan bola. Cobalah bikin ruang sidang yang kalau (anggota Dewan) tak datang, bisa ketahuan," jelas mantan aktivis mahasiswa 1998 itu.
Dan, rencana renovasi itu harus menunggu pengesahan Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam RUU Susduk itu diatur juga mengenai pengelolaan gedung DPR. "Target pengesahannya Desember nanti," tandas Fahri.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
